Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Teknik
Program Studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota

Kode Dokumen

SEMESTER LEARNING PLAN

Course

KODE

Rumpun MataKuliah

Bobot Kredit

SEMESTER

Tanggal Penyusunan

governance and policy

3520102018

T=2

P=0

ECTS=3.18

0

9 April 2026

OTORISASI

Pengembang S.P

Koordinator Rumpun matakuliah

Koordinator Program Studi




.......................................


.......................................


LYNDA REFNITASARI

Model Pembelajaran

Case Study

Program Learning Outcomes (PLO)

PLO program Studi yang dibebankan pada matakuliah

PLO-3

Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan

PLO-5

Mampu menguasai prinsip dasar dan teori dalam bidang perencanaan wilayah dan kota.

Program Objectives (PO)

PO - 1

Menerapkan konsep dasar governance dan policy dalam konteks perencanaan wilayah dan kota (C3)

PO - 2

Menganalisis struktur dan aktor dalam sistem governance untuk perencanaan wilayah dan kota (C4)

PO - 3

Mengevaluasi efektivitas kebijakan publik dalam pembangunan wilayah dan kota berdasarkan kriteria tertentu (C5)

PO - 4

Menciptakan model governance kolaboratif untuk menyelesaikan permasalahan tata kelola wilayah dan kota (C6)

PO - 5

Menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam penyusunan rencana tata ruang (C3)

PO - 6

Menganalisis dampak kebijakan publik terhadap pembangunan berkelanjutan di wilayah perkotaan dan perdesaan (C4)

PO - 7

Mengevaluasi proses partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan perencanaan wilayah dan kota (C5)

PO - 8

Menciptakan strategi implementasi kebijakan inovatif untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan (C6)

PO - 9

Menganalisis hubungan antara kerangka regulasi dan praktik governance dalam konteks spasial (C4)

PO - 10

Mengevaluasi sistem akuntabilitas dalam tata kelola pembangunan wilayah dan kota (C5)

Matrik PLO-PO
 
POPLO-3PLO-5
PO-1 ✔
PO-2✔ 
PO-3✔ 
PO-4✔ 
PO-5 ✔
PO-6✔ 
PO-7✔ 
PO-8✔ 
PO-9 ✔
PO-10✔ 

Matrik PO pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-PO)
 
PO Minggu Ke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PO-1✔✔
PO-2✔
PO-3✔
PO-4✔
PO-5✔
PO-6✔
PO-7✔✔
PO-8✔
PO-9✔✔✔✔
PO-10✔✔

Deskripsi Singkat Mata Kuliah

Mata kuliah Governance and Policy membahas konsep, teori, dan praktik tata kelola serta kebijakan dalam konteks perencanaan wilayah dan kota. Isi mata kuliah mencakup prinsip-prinsip good governance, analisis proses pembuatan kebijakan publik, aktor-aktor dalam tata kelola, serta implementasi dan evaluasi kebijakan spasial. Tujuannya adalah agar mahasiswa memahami kerangka tata kelola yang efektif dan partisipatif, serta mampu menganalisis dan merancang kebijakan yang relevan untuk pembangunan wilayah dan perkotaan yang berkelanjutan. Ruang lingkupnya meliputi studi kasus nasional dan internasional, dengan penekanan pada isu-isu kontemporer seperti desentralisasi, kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta integrasi kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam perencanaan tata ruang.

Pustaka

Utama :

  1. Rhodes, R.A.W. (1997). Understanding Governance. Open University Press.
  2. Pierre, J. (2011). The Politics of Urban Governance. Palgrave Macmillan.
  3. UU No. 23/2014 Otonomi Daerah; Perpres MBKM UNESA.
  4. Jurnal: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota (ITB)

Pendukung :

Dosen Pengampu

Abdiyah Amudi, S.T., M.T.

Amjad Muhammad, S.P.W.K., M.URP.

Minggu Ke-

Kemampuan akhir tiap tahapan belajar
(Sub-PO)

Penilaian

Bantuk Pembelajaran,

Metode Pembelajaran,

Penugasan Mahasiswa,

 [ Estimasi Waktu]

Materi Pembelajaran

[ Pustaka ]

Bobot Penilaian (%)

Indikator

Kriteria & Bentuk

Luring (offline)

Daring (online)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Minggu ke 1

Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat: 1) Mengidentifikasi elemen-elemen kunci governance dan policy dalam perencanaan, 2) Menganalisis contoh penerapan governance dan policy dalam studi kasus perencanaan wilayah dan kota, 3) Mengusulkan pendekatan governance yang relevan untuk isu perencanaan sederhana.
  1. Kemampuan menjelaskan konsep dasar governance dan policy terkait perencanaan
  2. Kemampuan menganalisis studi kasus penerapan governance dalam perencanaan kota
  3. Kemampuan mengusulkan solusi berbasis policy untuk masalah perencanaan sederhana
 Kriteria:

Tuntas > 65


Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif		 Ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan tanya jawab..
 Diskusi forum online mengenai contoh governance dalam perencanaan di kota mahasiswa, Kuis daring untuk menguji pemahaman konsep dasar
 Materi: Pengertian dan ruang lingkup governance, Pengertian dan jenis-jenis policy (kebijakan), Hubungan governance dan policy dalam perencanaan wilayah dan kota, Studi kasus: Penerapan governance dalam perencanaan tata ruang
Pustaka: Handbook Perkuliahan		 1%

2

Minggu ke 2

Mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip governance dan policy dalam menganalisis dan merumuskan solusi untuk isu-isu aktual dalam perencanaan wilayah dan kota.
  1. Mampu mengidentifikasi elemen governance dan policy dalam studi kasus perencanaan.
  2. Mampu menganalisis keterkaitan antara kebijakan (policy) dengan proses tata kelola (governance) dalam konteks spasial.
  3. Mampu menerapkan framework governance untuk mengevaluasi sebuah rencana tata ruang kota.
 Kriteria:

Tuntas > 65


Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif		 Ceramah interaktif, studi kasus, diskusi kelompok terpumpun (focused group discussion), dan presentasi..
 Analisis Studi Kasus Dokumen Perencanaan, Mahasiswa secara individu atau berkelompok diminta untuk menganalisis sebuah dokumen perencanaan (misalnya RTRW atau RDTR suatu wilayah) yang tersedia online. Tugas berupa esai atau presentasi singkat yang mengidentifikasi dan menerapkan prinsip-prinsip governance (seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi) yang terlihat dalam dokumen tersebut.
 Materi: Review Konsep Dasar Governance dan Policy, Konteks Spesifik Perencanaan Wilayah dan Kota, Studi Kasus: Penerapan Prinsip Governance dalam Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Analisis Keterkaitan Kebijakan Nasional dengan Perencanaan Kota
Pustaka: Handbook Perkuliahan		 1%

3

Minggu ke 3

Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa dapat mengidentifikasi, membandingkan, dan mengevaluasi peran serta dinamika struktur dan aktor governance dalam proses perencanaan wilayah dan kota.
  1. Mampu mengidentifikasi elemen struktur governance (formal dan informal) dalam perencanaan.
  2. Mampu mengidentifikasi berbagai aktor kunci dan kepentingannya dalam governance perencanaan.
  3. Mampu menganalisis pola interaksi dan relasi kuasa antar aktor dalam studi kasus perencanaan.
  4. Mampu mengevaluasi dampak struktur dan aktor terhadap efektivitas dan keberlanjutan kebijakan perencanaan.
 Kriteria:

Tuntas > 65


Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk		 Ceramah interaktif, studi kasus, diskusi kelompok, dan presentasi..
Materi: Konsep dasar struktur governance: hirarki, jaringan, dan pasar., Jenis-jenis aktor dalam governance perencanaan: state, market, civil society., Teori aktor dan jaringan (Actor-Network Theory) dalam konteks perencanaan., Analisis konflik dan kolaborasi antar aktor dalam perencanaan wilayah., Studi kasus: Analisis struktur dan aktor dalam penyusunan RTRW atau proyek pembangunan kota.
Pustaka: Handbook Perkuliahan		 1%

4

Minggu ke 4

Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat: 1) Mengidentifikasi struktur formal dan informal dalam sistem governance perencanaan wilayah dan kota; 2) Menganalisis peran, kepentingan, dan hubungan antar aktor (pemerintah, swasta, masyarakat sipil) dalam proses perencanaan; 3) Mengevaluasi dampak interaksi struktur dan aktor terhadap efektivitas dan akuntabilitas perencanaan.
  1. Kemampuan mengidentifikasi komponen struktur governance dalam studi kasus perencanaan.
  2. Kemampuan menganalisis hubungan dan dinamika kekuasaan antar aktor dalam proses perencanaan.
  3. Kemampuan mengevaluasi implikasi struktur dan aktor terhadap hasil kebijakan perencanaan wilayah/kota.
 Kriteria:

Tuntas > 65


Bentuk Penilaian :
Aktifitas Partisipasif, Tes		 Ceramah interaktif, studi kasus, diskusi kelompok terpumpun (focused group discussion), dan presentasi analisis..
Materi: Konsep dasar struktur governance: hirarki, jaringan, dan pasar., Aktor-aktor dalam governance perencanaan: pemerintah (pusat dan daerah), swasta/pengembang, masyarakat (LSM, komunitas, tokoh adat)., Analisis hubungan dan konflik kepentingan antar aktor., Studi kasus: Proses perencanaan tata ruang dan partisipasi publik di suatu wilayah/kota.
Pustaka: Handbook Perkuliahan		 5%

5

Minggu ke 5

Setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa diharapkan dapat: 1) Mengidentifikasi dan menerapkan kriteria evaluasi kebijakan publik; 2) Menganalisis dampak kebijakan pembangunan wilayah dan kota berdasarkan data dan bukti; 3) Mengevaluasi tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan; 4) Merumuskan argumen dan rekomendasi yang didukung untuk perbaikan kebijakan.
  1. Kemampuan mengidentifikasi dan menjelaskan kriteria evaluasi kebijakan publik (efisiensi, efektivitas, keadilan, keberlanjutan).
  2. Kemampuan menganalisis data dan bukti terkait implementasi kebijakan pembangunan wilayah/kota.
  3. Kemampuan menilai tingkat pencapaian tujuan kebijakan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
  4. Kemampuan menyusun laporan evaluasi yang memuat analisis, kesimpulan, dan rekomendasi perbaikan kebijakan.
Bentuk Penilaian :
Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Tes		 Studi Kasus, Diskusi Terpimpin, Presentasi, dan Simulasi Evaluasi Kebijakan..
 1, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Berbasis Studi Kasus Digital. Mahasiswa secara individu atau kelompok diminta untuk: 1) Memilih satu kebijakan publik terkait pembangunan wilayah/kota (misal: revitalisasi pasar, pembangunan transportasi umum, penataan kawasan kumuh) yang dokumentasinya tersedia online (dokumen pemerintah, berita, laporan); 2) Menerapkan kriteria evaluasi (efisiensi, efektivitas, dll) untuk menganalisis kebijakan tersebut; 3) Menyusun laporan evaluasi singkat atau video presentasi yang memuat analisis, kesimpulan, dan rekomendasi; 4) Mengunggahnya ke LMS dan memberikan peer review terhadap karya mahasiswa lain.
 Materi: Konsep dan Tujuan Evaluasi Kebijakan Publik, Kriteria Evaluasi Kebijakan: Efisiensi, Efektivitas, Keadilan, dan Keberlanjutan, Teknik Pengumpulan dan Analisis Data untuk Evaluasi Kebijakan, Studi Kasus: Evaluasi Kebijakan Tata Ruang atau Infrastruktur di Suatu Kota, Penyusunan Laporan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi
Pustaka: Handbook Perkuliahan		 5%

6

Minggu ke 6

Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat: 1) Mengidentifikasi dan memilih kriteria yang tepat untuk mengevaluasi kebijakan publik pembangunan wilayah/kota, 2) Menganalisis data dan informasi terkait implementasi kebijakan, 3) Menyusun penilaian atau rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi terhadap efektivitas kebijakan.
  1. Kemampuan mengidentifikasi dan memilih kriteria evaluasi kebijakan (misal: efisiensi, efektivitas, kesetaraan, keberlanjutan)
  2. Kemampuan menganalisis data dan bukti implementasi kebijakan
  3. Kemampuan menyusun penilaian atau rekomendasi yang logis dan berdasar atas efektivitas kebijakan
 Kriteria:

Tuntas > 65


Bentuk Penilaian :
Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Penilaian Portofolio		 Studi Kasus, Diskusi Terpandang, Presentasi, dan Simulasi Evaluasi Kebijakan.
 Analisis Studi Kasus dan Penyusunan Portofolio Evaluasi, Mahasiswa diminta untuk memilih satu kebijakan publik pembangunan wilayah/kota (misal: revitalisasi pasar, pembangunan transportasi massal, program perumahan). Kemudian, mahasiswa melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut dengan menerapkan minimal 3 kriteria evaluasi yang telah dipelajari. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk dokumen analitis (seperti laporan singkat atau slide presentasi) yang mencakup latar belakang, kriteria evaluasi, analisis data/implementasi, kesimpulan, dan rekomendasi. Dokumen ini dikumpulkan sebagai bagian dari portofolio pembelajaran.
 Materi: Konsep dan Kerangka Evaluasi Kebijakan Publik, Kriteria Evaluasi Kebijakan (Efektivitas, Efisiensi, Keadilan, Responsivitas, dll.), Teknik Pengumpulan dan Analisis Data untuk Evaluasi Kebijakan, Studi Kasus Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Kota (misal: transportasi, tata ruang, perumahan)
Pustaka: Handbook Perkuliahan		 1%

7

Minggu ke 7

Setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa diharapkan dapat merancang dan mengusulkan sebuah model governance kolaboratif yang spesifik untuk mengatasi isu tata kelola wilayah atau kota tertentu.
  1. Kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan tata kelola wilayah/kota yang kompleks.
  2. Kemampuan merancang model governance kolaboratif yang inovatif, melibatkan multi-pemangku kepentingan.
  3. Kemampuan mempresentasikan dan mempertahankan model yang dibuat dengan argumentasi yang logis dan berbasis teori.
  4. Kemampuan mengintegrasikan prinsip-prinsip good governance dan kebijakan publik dalam model yang diusulkan.
 Kriteria:

Tuntas > 65


Bentuk Penilaian :
Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Praktik / Unjuk Kerja		 Project-Based Learning, Diskusi Kelompok Terpumpun, Presentasi dan Kritik Konstruktif, Simulasi Perancangan Kebijakan..
Materi: Konsep dan Prinsip Governance Kolaboratif, Analisis Pemangku Kepentingan (Stakeholder Analysis) dalam Tata Kelola Wilayah, Studi Kasus Permasalahan Tata Kelola Perkotaan dan Kawasan, Teknik Perancangan Model dan Kerangka Kerja Kolaboratif, Presentasi dan Evaluasi Model Governance
Pustaka: Handbook Perkuliahan		 1%

8

Minggu ke 8

Setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu: 1) Mengidentifikasi kebijakan publik kunci yang mempengaruhi pembangunan wilayah; 2) Menganalisis mekanisme dan hasil dampak (positif dan negatif) suatu kebijakan terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan di perkotaan dan perdesaan; 3) Mengevaluasi keselarasan kebijakan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
  1. Kemampuan mengidentifikasi variabel dampak kebijakan pada aspek berkelanjutan
  2. Ketepatan dalam menganalisis hubungan sebab-akibat kebijakan terhadap kondisi wilayah
  3. Kedalaman evaluasi terhadap keselarasan kebijakan dengan prinsip SDGs
  4. Kemampuan membandingkan dampak kebijakan di konteks perkotaan versus perdesaan
 Kriteria:

Tuntas > 65


Bentuk Penilaian :
Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Tes		 Studi Kasus, Diskusi Terpimpin (Guided Discussion), Presentasi Analisis, dan Tanya Jawab Interaktif..
Materi: Konsep dan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam Perencanaan Wilayah, Jenis-jenis Kebijakan Publik yang Relevan dengan Pembangunan Wilayah (misal: tata ruang, infrastruktur, sosial, ekonomi), Framework Analisis Dampak Kebijakan (Policy Impact Analysis), Studi Kasus: Dampak Kebijakan Transportasi terhadap Keberlanjutan Perkotaan, Studi Kasus: Dampak Kebijakan Pertanian dan Alih Fungsi Lahan terhadap Keberlanjutan Perdesaan
Pustaka: Handbook Perkuliahan		 35%

9

Minggu ke 9

Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu merancang dan mengusulkan sebuah model governance kolaboratif yang spesifik untuk mengatasi isu tata kelola wilayah atau kota yang kompleks.
  1. Kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan tata kelola wilayah/kota yang memerlukan pendekatan kolaboratif.
  2. Kemampuan merancang model governance kolaboratif yang inovatif, dengan mempertimbangkan aktor, mekanisme, dan sumber daya.
  3. Kemampuan mempresentasikan dan mempertahankan model yang dibuat dengan argumentasi yang logis dan berbasis teori.
  4. Kemampuan mengintegrasikan prinsip-prinsip good governance (partisipasi, transparansi, akuntabilitas) ke dalam model yang diusulkan.
 Kriteria:

Tuntas > 65


Bentuk Penilaian :
Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Praktik / Unjuk Kerja		 Project-Based Learning, Diskusi Kelompok Terpumpun, Presentasi dan Kritik Konstruktif, Simulasi Perancangan Kebijakan..
Materi: Konsep dan Teori Governance Kolaboratif, Analisis Permasalahan Tata Kelola Wilayah dan Kota (Studi Kasus), Komponen-komponen dalam Merancang Model Governance (Aktor, Proses, Institusi), Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Konteks Kolaborasi, Teknik Presentasi dan Argumentasi Model Kebijakan
Pustaka: Handbook Perkuliahan		 1%

10

Minggu ke 10

Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi dan menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam berbagai tahapan penyusunan rencana tata ruang, serta menganalisis dampak penerapannya terhadap kualitas kebijakan tata ruang.
  1. Mahasiswa dapat menjelaskan keterkaitan antara prinsip-prinsip good governance dengan penyusunan rencana tata ruang.
  2. Mahasiswa dapat mengidentifikasi tahapan dalam penyusunan rencana tata ruang yang memerlukan penerapan prinsip good governance.
  3. Mahasiswa dapat merancang langkah-langkah penerapan prinsip transparansi dan partisipasi dalam sebuah studi kasus penyusunan RTRW.
  4. Mahasiswa dapat mengevaluasi dokumen rencana tata ruang berdasarkan prinsip akuntabilitas dan efektivitas.
 Kriteria:

Tuntas > 65


Bentuk Penilaian :
Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Praktik / Unjuk Kerja

Materi: Konsep dan prinsip-prinsip Good Governance (Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas, Efektivitas, dll.), Tahapan dan Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTRW, RDTR), Integrasi Prinsip Good Governance dalam Siklus Perencanaan Tata Ruang, Studi Kasus: Penerapan Good Governance dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang di Berbagai Daerah, Tantangan dan Strategi Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Perencanaan Tata Ruang
Pustaka: Handbook Perkuliahan		 1%

11

Minggu ke 11

Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu: 1) Mengidentifikasi kebijakan publik yang relevan dengan pembangunan berkelanjutan; 2) Menganalisis mekanisme dan hasil dampak kebijakan tersebut di wilayah perkotaan dan perdesaan; 3) Mengevaluasi kesenjangan, tantangan, dan peluang implementasi kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan di kedua wilayah.
  1. Kemampuan mengidentifikasi variabel kebijakan publik dan indikator pembangunan berkelanjutan.
  2. Kemampuan menganalisis hubungan kausal antara kebijakan dan dampaknya di konteks perkotaan dan perdesaan.
  3. Kemampuan membandingkan efektivitas kebijakan dalam mendukung tujuan berkelanjutan di kedua wilayah.
  4. Kemampuan menyusun rekomendasi kebijakan berbasis analisis dampak.
 Kriteria:

Tuntas > 65


Bentuk Penilaian :
Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Tes		 Luring
Materi: Konsep dan indikator pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam konteks kebijakan publik., Jenis-jenis kebijakan publik yang berdampak pada pembangunan berkelanjutan (ekonomi, sosial, lingkungan)., Karakteristik dan tantangan pembangunan berkelanjutan di wilayah perkotaan (misal: transportasi, limbah, energi)., Karakteristik dan tantangan pembangunan berkelanjutan di wilayah perdesaan (misal: ketahanan pangan, akses air, pelestarian alam)., Teknik analisis dampak kebijakan (policy impact analysis) dan studi perbandingan wilayah.
Pustaka: Handbook Perkuliahan		 1%

12

Minggu ke 12

Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat: 1) Mengidentifikasi indikator keberhasilan partisipasi masyarakat dalam perencanaan wilayah dan kota; 2) Menganalisis efektivitas dan dampak dari berbagai metode partisipasi yang diterapkan; 3) Menyusun rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan.
  1. Kemampuan mengidentifikasi dan menjelaskan indikator evaluasi partisipasi masyarakat (seperti inklusivitas, transparansi, akuntabilitas, dan dampak kebijakan).
  2. Kemampuan menganalisis studi kasus proses partisipasi dengan menggunakan indikator evaluasi yang relevan.
  3. Kemampuan menyusun laporan evaluasi kritis yang memuat analisis kekuatan, kelemahan, serta rekomendasi perbaikan untuk proses partisipasi.
 Kriteria:

Tuntas > 65


Bentuk Penilaian :
Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Praktik / Unjuk Kerja		 Studi Kasus, Diskusi Terpimpin, Presentasi, dan Simulasi Evaluasi..
Materi: Konsep dan Prinsip Evaluasi Kebijakan Partisipatif, Indikator dan Metode Evaluasi Partisipasi Masyarakat, Studi Kasus: Evaluasi Partisipasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Program Kota, Teknik Penyusunan Laporan Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan
Pustaka: Handbook Perkuliahan		 5%

13

Minggu ke 13

Mahasiswa dapat merancang dan mengusulkan strategi implementasi kebijakan yang inovatif dan kontekstual untuk mengatasi tantangan pengembangan wilayah berkelanjutan.
  1. Kemampuan mengidentifikasi masalah dan peluang dalam pengembangan wilayah berkelanjutan
  2. Kreativitas dalam merancang strategi implementasi yang inovatif
  3. Kesesuaian strategi dengan prinsip-prinsip keberlanjutan (lingkungan, sosial, ekonomi)
  4. Kelengkapan dan koherensi dalam penyusunan proposal strategi
  5. Kemampuan mempresentasikan dan mempertahankan gagasan strategi secara logis
 Kriteria:

Tuntas > 65


Bentuk Penilaian :
Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Praktik / Unjuk Kerja		 Project-Based Learning, Diskusi Kelompok, Presentasi, dan Simulasi Kebijakan.
 Pengembangan dan Presentasi Proposal Strategi Implementasi Kebijakan secara Virtual, Mahasiswa secara individu atau kelompok kecil diminta untuk memilih satu isu pengembangan wilayah tertentu, kemudian merancang proposal strategi implementasi kebijakan yang inovatif untuk isu tersebut. Proposal disusun dalam bentuk dokumen tertulis dan video presentasi singkat yang diunggah ke LMS. Forum diskusi online digunakan untuk peer review dan umpan balik.
 Materi: Konsep dan Prinsip Pengembangan Wilayah Berkelanjutan, Inovasi dalam Implementasi Kebijakan Publik, Teknik Perancangan Strategi Implementasi, Studi Kasus Implementasi Kebijakan Inovatif di Berbagai Wilayah, Analisis Stakeholder dan Sumber Daya dalam Implementasi
Pustaka: Handbook Perkuliahan		 5%

14

Minggu ke 14

Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu: 1) Mengidentifikasi elemen-elemen kunci dalam kerangka regulasi dan praktik governance di suatu wilayah; 2) Menganalisis keterkaitan dan dampak regulasi terhadap implementasi governance di lapangan; 3) Mengevaluasi efektivitas governance dalam konteks spasial berdasarkan kerangka regulasi yang berlaku.
  1. Kemampuan mengidentifikasi komponen kerangka regulasi dan praktik governance dalam studi kasus spasial.
  2. Kemampuan menganalisis hubungan sebab-akibat antara regulasi dan implementasi governance.
  3. Kemampuan mengevaluasi kesesuaian dan kesenjangan antara regulasi dengan realitas governance di lapangan.
  4. Kemampuan menyajikan hasil analisis dalam bentuk yang sistematis dan argumentatif.
 Kriteria:

Tuntas > 65


Bentuk Penilaian :
Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Praktik / Unjuk Kerja		 Studi Kasus, Diskusi Terpimpin (Guided Discussion), Presentasi Analisis, dan Simulasi Kebijakan..
Materi: Konsep Kerangka Regulasi dan Tata Kelola (Governance) Spasial., Teknik Analisis Hubungan Regulasi dan Implementasi., Studi Kasus: Analisis Tata Kelola Perkotaan atau Wilayah Tertentu., Identifikasi Kesenjangan dan Rekomendasi Kebijakan.
Pustaka: Handbook Perkuliahan		 1%

15

Minggu ke 15

Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat: 1) Menganalisis komponen dan mekanisme sistem akuntabilitas dalam konteks pembangunan wilayah dan kota; 2) Mengevaluasi tingkat keberhasilan dan tantangan implementasi sistem akuntabilitas tersebut; 3) Merumuskan kriteria dan indikator evaluasi yang relevan; 4) Memberikan penilaian dan rekomendasi konstruktif untuk peningkatan sistem.
  1. Kemampuan mengidentifikasi elemen-elemen kunci sistem akuntabilitas dalam studi kasus tata kelola pembangunan.
  2. Kemampuan menerapkan kerangka teori untuk menilai kekuatan dan kelemahan sistem akuntabilitas.
  3. Kemampuan menyusun argumentasi evaluatif yang didukung oleh data dan bukti.
  4. Kemampuan merumuskan rekomendasi kebijakan atau praktis yang spesifik dan dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan akuntabilitas.
 Kriteria:

Tuntas > 65


Bentuk Penilaian :
Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Praktik / Unjuk Kerja		 Studi Kasus, Diskusi Terpimpin (Panel Diskusi), Presentasi dan Kritik, Simulasi Evaluasi..
 1, Analisis dan Evaluasi Studi Kasus secara Mandiri. Mahasiswa diberikan dokumen studi kasus (laporan, artikel, data) mengenai implementasi sistem akuntabilitas dalam sebuah program pembangunan kota/wilayah. Mahasiswa diminta untuk membuat laporan evaluasi tertulis yang menganalisis kelebihan, kekurangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan, kemudian mengunggahnya ke LMS. Diskusi dan presentasi hasil dapat dilakukan secara asinkron melalui forum diskusi atau rekaman video presentasi.
 Materi: Konsep dan Prinsip Akuntabilitas dalam Tata Kelola Publik, Model dan Kerangka Evaluasi Sistem Akuntabilitas (e.g., Akuntabilitas Vertikal, Horizontal, Sosial), Studi Kasus: Implementasi dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas dalam Program Pembangunan Infrastruktur Kota/Wilayah, Teknik Pengumpulan dan Analisis Data untuk Evaluasi Akuntabilitas, Penyusunan Laporan dan Rekomendasi Evaluasi
Pustaka: Handbook Perkuliahan		 1%

16

Minggu ke 16

Mahasiswa mampu mengevaluasi sistem akuntabilitas dalam tata kelola pembangunan wilayah dan kota dengan menganalisis indikator kinerja, mekanisme pelaporan, dan partisipasi publik.
  1. Mampu mengidentifikasi komponen-komponen sistem akuntabilitas dalam pembangunan wilayah dan kota.
  2. Mampu menganalisis efektivitas mekanisme akuntabilitas berdasarkan studi kasus.
  3. Mampu mengevaluasi keterkaitan antara transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam pembangunan.
  4. Mampu merekomendasikan perbaikan sistem akuntabilitas untuk tata kelola pembangunan yang lebih baik.
 Kriteria:

Tuntas > 65


Bentuk Penilaian :
Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Penilaian Portofolio		 Studi kasus, diskusi kelompok, presentasi, dan tanya jawab interaktif..
Materi: Konsep dan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pembangunan., Model dan indikator sistem akuntabilitas di sektor publik., Studi kasus evaluasi akuntabilitas dalam proyek pembangunan wilayah/kota., Peran masyarakat dan media dalam pengawasan akuntabilitas., Inovasi dan tantangan dalam penguatan akuntabilitas pembangunan.
Pustaka: Handbook Perkuliahan		 35%



Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No Evaluasi Persentase
1. Aktifitas Partisipasif 5%
2. Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk 46.5%
3. Penilaian Portofolio 18%
4. Praktik / Unjuk Kerja 7.5%
5. Tes 23%
100%

Catatan

  1. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (PLO - Program Studi) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan Program Studi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
  2. PLO yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Program Studi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
  3. Program Objectives (PO) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari PLO yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
  4. Sub-PO Mata kuliah (Sub-PO) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari PO yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
  5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
  6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
  7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes.
  8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
  9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
  10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
  11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-PO yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-PO tsb., dan totalnya 100%.
  12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.