Sidia is a education Platform website.
Course Description
This course is a continuation of the State Administrative Law course which studies the process of procedural procedures in the PTUN. Administrative Court Procedural Law is a formal law that maintains HAN as its material law. Lectures are carried out with lectures, case study analysis, presentations and discussions.
Program Objectives (PO)
- Memahami dan menjelaskan latar belakang pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia
- Memahami dan menjelaskan pengertian, kedudukan dan karakteristik PTUN yang membedakan dengan Peradilan Umum
- Memahami subyek dan obyek sengketa di PTUN
- Memahami konsep dan Menganalisis unsur-unsur KTUN, perluasan makna KTUN dan kemudian membandingkannya
- Memahami susunan dan pranata pengadilan di PTUN
- Memahami konsep gugatan di PTUN (alasan mengajukan, waktu, syarat dan isi pengajuan) serta mampu menyusun gugatan tata usaha negara
- Memahami alur dan tata acara pemeriksaan perkara di PTUN (pemeriksaan persiapan, prosedur dismissal, pemeriksaan acara biasa, singkat, cepat)
- Memahami konsep pembuktian di PTUN (pengertian, alat bukti dalam perkara TUN, beban pembuktian)
- Memahami konsep dan dokumen jawab-jinawab (jawaban, replik, duplik) dan kesimpulan
- Memahami konsep dan menganalisis tentang Putusan PTUN (Isi, Pelaksanaan Putusan, Ganti Rugi dan Rehabilitasi)
- Memahami konsep Upaya Hukum terhadap putusan PTUN (Pemeriksaan tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)
Aktifitas Pembelajaran
-
Pertemuan 1 Latar belakang pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia -
Pertemuan 2 Dan menjelaskan pengertian, kedudukan dan karakteristik PTUN yang membedakan dengan Peradilan Umum -
Pertemuan 3 Dan menjelaskan pengertian azas-azas Hukum Acara PTUN -
Pertemuan 4 Subyek dan obyek sengketa di PTUN -
Pertemuan 5 Konsep dan Menganalisis unsur-unsur KTUN, perluasan makna KTUN dan kemudian membandingkannya -
Pertemuan 6 Dan menjelaskan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa sebagai obyek sengketa di PTUN -
Pertemuan 7 Dan menjelaskan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa sebagai obyek sengketa di PTUN -
Pertemuan 8 Ujian Tengah Semester -
Pertemuan 9 Konsep gugatan di PTUN (alasan mengajukan, waktu, syarat dan isi pengajuan) -
Pertemuan 10 Konsep gugatan di PTUN (alasan mengajukan, waktu, syarat dan isi pengajuan) -
Pertemuan 11 Alur dan tata acara pemeriksaan perkara di PTUN (pemeriksaan persiapan, prosedur dismissal, pemeriksaan acara biasa, singkat, cepat) -
Pertemuan 12 Konsep dan dokumen jawab-jinawab (jawaban, replik, duplik) dan kesimpulan -
Pertemuan 13 Konsep pembuktian di PTUN (pengertian, alat bukti dalam perkara TUN, beban pembuktian) -
Pertemuan 14 Emahami konsep dan menganalisis tentang Putusan PTUN (Isi, Pelaksanaan Putusan, Ganti Rugi dan Rehabilitasi) -
Pertemuan 15 Konsep Upaya Hukum terhadap putusan PTUN (Pemeriksaan tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) -
Pertemuan 16 Ujian Akhir Semester
References
- HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara , Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- R. Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara , Sinar Grafika, Jakartaa, 2008.
- Indroharto, Usaha Memagami UU tentang Peradilan Tata usaha negara. Jakarta, Pustaka Sinar harapan, 1991.
- John Alder, General Principles of Constitusional and Administrative Law, Fourth Edition , New York: Palgrave Macmilan, 2002.
- Dian Aries Mujiburohman, Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, STPN Press, 2022.
- Sudarsono, Legal issues pada peradilan tata usaha negara pasca-reformasi hukum acara dan peradilan elektronik, Prenadamedia Group, 2019.
- Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta, UGM Press, cetakan ke-16, 2024.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019
- UU PTUN
Lecturer
Difficult Things About Education.
$75$10
More Similar Courses
Related Courses
State Law and Democracy
membahas mengenai konsep negara hukum, konsep demokrasi dalam sebuah negara, konsep negara, dan negara kepulauan, hukum dan sistem politik, hubungan antara hukum dan politik, pengaruh
Law Procurement of Goods and Services
Ministries/Institutions/Regional/Institutions that receive APBN or APBD funds in spending their budgets are obliged to carry out a number of procedures regulated in presidential regulations which
Plkh 4
The Civil Clinical PLKH course is a course that not only provides expertise and skills in handling civil cases, but also encourages students to behave
Copyright © 2026 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved