Sidia is a education Platform website.
Deskripsi Mata Kuliah
Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari Mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang mempelajari proses dalam prosedur beracara di PTUN Hukum Acara PTUN merupakan hukum formil yang mempertahankan HAN sebagai hukum materiilnya. Perkuliahan dilaksanakan dengan ceramah, analisis studi kasus, presentasi dan diskusi.
CPMK
- Memahami dan menjelaskan latar belakang pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia
- Memahami dan menjelaskan pengertian, kedudukan dan karakteristik PTUN yang membedakan dengan Peradilan Umum
- Memahami subyek dan obyek sengketa di PTUN
- Memahami konsep dan Menganalisis unsur-unsur KTUN, perluasan makna KTUN dan kemudian membandingkannya
- Memahami susunan dan pranata pengadilan di PTUN
- Memahami konsep gugatan di PTUN (alasan mengajukan, waktu, syarat dan isi pengajuan) serta mampu menyusun gugatan tata usaha negara
- Memahami alur dan tata acara pemeriksaan perkara di PTUN (pemeriksaan persiapan, prosedur dismissal, pemeriksaan acara biasa, singkat, cepat)
- Memahami konsep pembuktian di PTUN (pengertian, alat bukti dalam perkara TUN, beban pembuktian)
- Memahami konsep dan dokumen jawab-jinawab (jawaban, replik, duplik) dan kesimpulan
- Memahami konsep dan menganalisis tentang Putusan PTUN (Isi, Pelaksanaan Putusan, Ganti Rugi dan Rehabilitasi)
- Memahami konsep Upaya Hukum terhadap putusan PTUN (Pemeriksaan tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)
Aktifitas Pembelajaran
-
Pertemuan 1 Latar belakang pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia -
Pertemuan 2 Dan menjelaskan pengertian, kedudukan dan karakteristik PTUN yang membedakan dengan Peradilan Umum -
Pertemuan 3 Dan menjelaskan pengertian azas-azas Hukum Acara PTUN -
Pertemuan 4 Subyek dan obyek sengketa di PTUN -
Pertemuan 5 Konsep dan Menganalisis unsur-unsur KTUN, perluasan makna KTUN dan kemudian membandingkannya -
Pertemuan 6 Dan menjelaskan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa sebagai obyek sengketa di PTUN -
Pertemuan 7 Dan menjelaskan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa sebagai obyek sengketa di PTUN -
Pertemuan 8 Ujian Tengah Semester -
Pertemuan 9 Konsep gugatan di PTUN (alasan mengajukan, waktu, syarat dan isi pengajuan) -
Pertemuan 10 Konsep gugatan di PTUN (alasan mengajukan, waktu, syarat dan isi pengajuan) -
Pertemuan 11 Alur dan tata acara pemeriksaan perkara di PTUN (pemeriksaan persiapan, prosedur dismissal, pemeriksaan acara biasa, singkat, cepat) -
Pertemuan 12 Konsep dan dokumen jawab-jinawab (jawaban, replik, duplik) dan kesimpulan -
Pertemuan 13 Konsep pembuktian di PTUN (pengertian, alat bukti dalam perkara TUN, beban pembuktian) -
Pertemuan 14 Emahami konsep dan menganalisis tentang Putusan PTUN (Isi, Pelaksanaan Putusan, Ganti Rugi dan Rehabilitasi) -
Pertemuan 15 Konsep Upaya Hukum terhadap putusan PTUN (Pemeriksaan tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) -
Pertemuan 16 Ujian Akhir Semester
Pustaka
- HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara , Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- R. Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara , Sinar Grafika, Jakartaa, 2008.
- Indroharto, Usaha Memagami UU tentang Peradilan Tata usaha negara. Jakarta, Pustaka Sinar harapan, 1991.
- John Alder, General Principles of Constitusional and Administrative Law, Fourth Edition , New York: Palgrave Macmilan, 2002.
- Dian Aries Mujiburohman, Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, STPN Press, 2022.
- Sudarsono, Legal issues pada peradilan tata usaha negara pasca-reformasi hukum acara dan peradilan elektronik, Prenadamedia Group, 2019.
- Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta, UGM Press, cetakan ke-16, 2024.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019
- UU PTUN
Dosen
Difficult Things About Education.
$75$10
More Similar Courses
Related Courses
Hukum Kehutanan
Mata kuliah Hukum Kehutanan membahas kerangka hukum yang mengatur pengelolaan, pemanfaatan, dan konservasi sumber daya hutan di Indonesia. Materi mencakup dasar-dasar hukum kehutanan nasional, peraturan
Sosiologi dan Antropologi
Mengkaji tentang konsep-konsep dasar antropologi dan konsep-konsep dasar sosiologi, antara lain: obyek material dan formal antropologi, cabang-cabang ilmu antropologi, metode, teori-teori evolusi, evolusi dan variasi
Hukum Keolahragaan
Mata kuliah ini menjelaskan mengenai pengertian Hukum keolahragaan yang meliputi aspek hukum kontrak, Hubungan kerja dalam olahraga, Keagenan dalam olahraga, Manajemen resiko dalam keolahragaan, Diskriminasi,
Copyright © 2026 Sinau Digital UNESA All Rights Reserved