Profil Program Studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Kampus Kabupaten Magetan) Unesa

Capaian Lulusan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Kampus Kabupaten Magetan)
Universitas Negeri Surabaya

Profil Lulusan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Kampus Kabupaten Magetan)
Universitas Negeri Surabaya

• Pendidik Bahasa Indonesia
  

  Mampu mengaplikasikan teori dan praktik pengajaran bahasa dan sastra Indonesia, termasuk BIPA, dengan pendekatan adaptif berbasis teknologi, budaya, dan kebutuhan pembelajaran yang beragam

• Peneliti
  

  Mampu melaksanakan penelitian berbasis metode ilmiah di bidang pendidikan, bahasa, dan sastra Indonesia, serta mampu menganalisis dan menghasilkan temuan yang relevan untuk pengembangan ilmu dan kebudayaan

• Jurnalis
  

  Mampu memproduksi karya jurnalistik berkualitas di bidang pendidikan, bahasa, dan sastra Indonesia dengan memanfaatkan teknologi digital, pendekatan literasi kritis, dan etika jurnalistik yang tinggi

• Wirausahawan
  

  Mampu menciptakan dan mengelola usaha berbasis pendidikan, bahasa, dan sastra Indonesia dengan inovasi berbasis teknologi dan budaya yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif

Struktur Kurikulum S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Kampus Kabupaten Magetan)
Universitas Negeri Surabaya

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Semester ke 1

Semester ke 2

Semester ke 3

Semester ke 4

Semester ke 5

Semester ke 6

Semester ke 7

Evaluasi Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Kampus Kabupaten Magetan)
Universitas Negeri Surabaya

A. Evaluasi Kurikulum

1. Mekanisme dan Siklus Evaluasi Kurikulum

Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) UNESA Kampus 5 melaksanakan evaluasi kurikulum secara sistematis dan berkelanjutan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu internal. Evaluasi dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu:

a. Evaluasi tahunan (review minor) melalui rapat akademik dan monitoring implementasi kurikulum berbasis OBE.

b. Evaluasi komprehensif empat tahunan (review mayor) yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Evaluasi kurikulum dilaksanakan oleh Tim Pengembang Kurikulum Prodi yang terdiri atas dosen tetap, perwakilan mahasiswa, alumni, serta melibatkan pengguna lulusan (kepala sekolah, lembaga BIPA, media pendidikan, dan mitra eksternal).

Siklus evaluasi dilakukan melalui tahapan berikut:

Evaluasi → Identifikasi Temuan → Rekomendasi → Revisi Kurikulum/RPS → Implementasi → Monitoring Dampak.

Pendekatan ini memastikan kurikulum tidak bersifat statis, melainkan responsif terhadap dinamika kebijakan pendidikan nasional, perkembangan keilmuan bahasa dan sastra Indonesia, serta kebutuhan dunia kerja.

2. Dasar dan Sumber Data Evaluasi

Evaluasi kurikulum didasarkan pada berbagai sumber data, yaitu:

a. Evaluasi pembelajaran (EDOM) setiap semester.

b. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dimonitor melalui asesmen berbasis rubrik.

c. Hasil Tracer Study lulusan.

d. Masukan pengguna lulusan.

e. Perkembangan kebijakan nasional dan internasionalisasi Bahasa Indonesia.

f. Perkembangan IPTEK.

Data tersebut dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara profil lulusan yang dirancang dengan realitas kompetensi di lapangan.

3. Hasil Evaluasi dan Perubahan Kurikulum

Berdasarkan evaluasi periodik, diperoleh beberapa temuan utama:

a) Perlu penguatan kompetensi internasionalisasi Bahasa Indonesia.

b) Perlu penguatan pembelajaran inklusif dan komunikasi adaptif.

c) Perlu respons terhadap perkembangan literasi digital dan wacana publik.

d) Perlu penguatan kompetensi kewirausahaan berbasis bahasa dan sastra.

Sebagai tindak lanjut, dilakukan penyesuaian kurikulum, antara lain:

a) Penambahan mata kuliah Pragmastilistika untuk memperkuat analisis wacana kritis dan multimodal.

b) Penambahan Linguistik Forensik sebagai respons terhadap dinamika komunikasi publik dan literasi digital.

c) Penambahan Pengembangan Industri ke-BIPA-an untuk mendukung internasionalisasi Bahasa Indonesia.

d) Penguatan mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Inklusif untuk mempertegas keunggulan prodi pada aspek inklusi.

e) Penambahan Kebijakan dan Perencanaan Bahasa untuk memperkuat landasan akademik Pilar Internasionalisasi.

Perubahan tersebut selaras dengan tiga pilar keilmuan prodi, yakni Internasionalisasi, Inklusi, dan Ekologi Bahasa-Budaya Lokal.

4. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Evaluasi kurikulum melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain:

a) Alumni, melalui forum diskusi dan tracer study. Namun, karena PBSI masih belum memiliki alumni, sehingga pihak ini masih belum dilibatkan untuk sementara waktu. 

b) Pengguna lulusan, melalui survei kepuasan dan wawancara.

c) Mitra sekolah dan lembaga BIPA, sebagai pengguna langsung kompetensi lulusan.

d) Komunitas literasi dan budaya lokal, sebagai laboratorium hidup pengembangan kurikulum berbasis lokalitas.

Keterlibatan ini memastikan kurikulum tetap relevan dan adaptif terhadap kebutuhan riil dunia pendidikan dan masyarakat.

5. Implementasi OBE dalam Evaluasi

Evaluasi kurikulum dilakukan dengan pendekatan Outcome-Based Education (OBE), dengan prinsip:

a) Setiap mata kuliah dipetakan terhadap CPL.

b) RPS disusun berbasis CPL dan indikator terukur.

c) Asesmen menggunakan rubrik capaian kompetensi.

d) Monitoring dilakukan melalui evaluasi hasil belajar dan refleksi dosen.

B. Tracer Study

Tracer study dilaksanakan secara periodik setiap tahun terhadap lulusan 1–3 tahun setelah kelulusan. Pengumpulan data dilakukan melalui:

a) Survei secra daring melalui kuesioner terstruktur,

b) Wawancara terbatas,

c) Survei pengguna lulusan.

Instrumen tracer study mencakup aspek waktu tunggu kerja, kesesuaian bidang kerja, tingkat kepuasan pengguna, serta relevansi kurikulum.

Rekap CPL Program Studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Kampus Kabupaten Magetan)
Universitas Negeri Surabaya

Landasan Perancangan Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Kampus Kabupaten Magetan)
Universitas Negeri Surabaya

Landasan Filosofis

RPJP UNESA 2021-2045 merupakan rencana pembangunan jangka panjang UNESA sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi. Penyusunan RPJP UNESA tersebut, memerlukan berbagai acuan yang relevan untuk menjamin perkembangan UNESA sesuai dengan perkembangan pendidikan tinggi yang bersifat futuristis. Acuan utama adalah Pancasila yang menjadi landasan filosofis RPJP UNESA 2021-2045. Nilai dan semangat Pancasila dituangkan sebagai nilai-nilai utama yang menjadi acuan segenap sivitas akademika UNESA untuk berperan aktif mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai
amanat UUD 1945.
Nilai-nilai utama yang digali dari landasan filosofis Pancasila, dirangkum dengan kata unggul dan adaptif. Segala program, kependidikan dan keilmuan, yang dicantumkan dalam RPJP UNESA 2021-2045 harus berlandaskan pada semangat untuk mencapai nilai dasar UNESA yakni Pancasila, Ilmiah, Kewirausahaan, Inklusif, dan Belajar sepanjang hayat. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan spirit bagi civitas akademika dalam menjalankan tugas. Nilai-nilai tersebut yang dapat menumbuhkan karakter positif untuk mengembangkan budaya kerja UNESA yang meliputi: jujur,
berani, kreatif, adaptif, kolaboratif, inovatif, mandiri, peduli, disiplin, dan tangguh.
UNESA tidak dapat dipisahkan dengan dunia pendidikan karena institusi pendidikan tinggi ini berawal dari kursus-kursus B-1 dan B-2 untuk menghasilkan tenaga pendidik sekolah menengah, sehingga diidentifikasi sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), dan UNESA mempunyai hak menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Landasan filosofi pendidikan, yang membawa perubahan positif menuju pembentukan manusia dewasa seutuhnya, berperan besar dalam mewarnai RPJP UNESA 2021-2045. Dewasa yang dimaksud adalah dewasa dalam bidang keahlian, dewasa secara mental spiritual, mandiri, dan dewasa dalam menyelesaikan berbagai problem secara mandiri dan/atau secara berkolaborasi.

UNESA sebagai LPTK mempunyai peran strategis dalam mencetak tenaga pendidik yang berkualitas dan profesional. Tenaga pendidik yang berkualitas memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Tenaga pendidik profesional tidak saja memiliki penguasaan bidang studi yang tidak saja bersifat terisolasi, tetapi juga bersifat terintegrasi dengan kemampuan memahami peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang mendidik, serta mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Tenaga pendidik profesional harus mengenal jati diri, kekuatan, kelemahan, dan arah pengembangan diri.
Dunia yang selalu berubah menyebabkan tuntutan yang dinamis terhadap kecakapan tenaga pendidik. Karena itu, UNESA sebagai LPTK haruslah mengembangkan diri secara terus-menerus agar tenaga pendidik yang dihasilkan mampu memilih strategi yang efektif dan dinamis dalam mengikuti perkembangan zaman. UNESA sebagai institusi pendidikan tinggi yang memegang perluasan mandat (wider mandate) dalam menyelenggarakan program pendidikan dan program keilmuan, selain memiliki landasan filosofi pendidikan, juga memiliki landasan filosofi pengembangan program studi berorientasi Ipteks yang mewarnai RPJP UNESA 2021-2045. Secara filosofi program studi dikembangkan untuk melakukan studi agar memperoleh solusi-solusi yang memudahkan dan menyejahterakan kehidupan manusia. Dengan demikian, UNESA diharapkan mampu mencetak lulusan berdaya saing global yang unggul dan tangguh dalam penguasaan, penerapan, dan pengembangan Ipteks.

Landasan Yuridis

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 4) Indonesia Nomor 4301) 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007)
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024
20. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
21. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
22. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 164/E/KPT/2022 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun 2020-2024